TRANSFORMASI PELAYANAN PERPUSTAKAAN
Syarat masyarakat untuk bisa maju antara lain apabila mau belajar, mau membaca, mau mendengarkan dan bisa belajar dari penglaman diri sendiri dan orang lain. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan pada hari Senin, 26 Maret 2018 jam 08.00 WIB di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain Wakil Presiden, hadir dalam kesempatan tersebut Menko Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Eko Putro Sandjojo, Kepala Perpusnas Syarif Bando, perwakilan dari Kementrian dan Lembaga terkait, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan seluruh Indonesia, Perguruan Tinggi dan Pustakawan.
Untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat, peran perpustakaan sangat vital. Untuk itu diperlukan upaya yang serius dari seluruh stake holder yang berkaitan dengan perpustakaan untuk dapat meningkatkan budaya literasi di masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk dapat meningkatkan budaya literasi, perpustakaan harus berani keluar dari zona aman dan bisa mengikuti perkembangan dan keinginan masyarakat. Mungkin saat ini untuk memaksa orang membaca buku sudah sangat susah karena kalah dengan penggunaan internet, untuk itu meningkatkan literasi masyarakat harus dapat diintegrasikan dengan hal- hal yang menarik di masyarakat, salah satunya penggunaan internet.
Secara umum upaya peningkatan literasi di masyarakat terkendala masalah dana dan sarana prasarana. Apalagi untuk masyarakat di wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). Untuk mengatasi hal tersebut telah ditandatangani nota kesepahaman antara Perpustakaan Nasional dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Harapannya dari kesepahaman ini penganggaran untuk meningkatkan literasi dapat dilaksanakan sampai tingkat desa dimana masyarakatnya sebagian besar belum sejahtera. Peningkatan literasi sangat berkaitan dengan kesejahteraan.
Setelah upacara pembukaan yang juga ditandai dengan peresmian Perpustakaan Digital Wakil Presiden “JK Cinta Damai Internasional”, acara dilanjutkan Rakornas Bidang Perpustakaan di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Maret 2018. Berdasarkan materi yang disampaikan narasumber dan pembahasan secara paralel, maka Rakornas memberikan rekomendasi dan kesepakatan bahwa seluruh perpustakaan Indonesia sepakat untuk:
a. Melaksanakan transformasi pelayanan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Menjalin sinergitas antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat.
c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga perpustakaan dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.
d. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perpustakaan sebagai hak masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup.
e. Memperkuat kerangka regulasi untuk menigkatkan status kelembagaan, penajaman program dan kegiatan, alokasi anggaran, ketersediaan SDM pengelola dan ketermanfaatan perpustakaan di masyarakat.
f. Mendukung gerakan open access untuk mewujudkan satu repositori pengetahuan Indonesia.
g. Mengimplementasikan gerakan nasional “pustakawan bergerak” dalam memastikan pemerataan akses perpustakaan di masyarakat.
h. Bertekad untuk mempersempit kesenjangan ketersediaan koleksi, tenaga perpustakaan dan ketersebaran layanan perpustakaan di seluruh wilayah tanah air.